peraturan pemerintah tentang umkm. UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. peraturan pemerintah tentang umkm

Watch on. Tipe Dokumen. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah peraturan pajak UMKM terbaru. Nomor Induk Berusaha (NIB) hadir sebagai sebuah identitas berusaha yang dapat digunakan oleh setiap pelaku usaha. INFO NASIONAL-- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, laksana karpet merah bagi pelaku koperasi dan UMKM di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM pada tanggal 2 Februari 2021. Menimbang: a. Jika dibiarkan, kondisi ini tentu bisa. Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan: 1. untuk pengembangankewirausahaan dan kreativitas bangsa Indonesia. Laoly di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diundangkan Menkumham Yasonna H. Aturan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP tentang OSS”). Peraturan Pemerintah No. Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai UMKM bila memiliki keuntungan dari usahanya sebesar Rp. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan. 8. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Inpres No. Pelaku UMKM harus terlebih dulu mengantongi ketentuan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. TRIBUNNEWS. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah diundangkan pada 2 Februari 2021. com, Jakarta Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja bisa menyatukan KUMKM dibanyak sektor. Pengertian UMKM. Akan tetapi, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah akhirnya telah menetapkan insentif pajak yang baru utnuk pelaku UMKM. bahwa pemerintah telah meningkatkan status pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi bencana nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Abstract. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 3. 203, peraturan. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang membahas tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021. Hal ini menyusul keputusan pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan. Untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan UMKM, pemerintah memiliki visi untuk menyinkronkan program pemberdayaan UMKM. 3/10/2022 “Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah”. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 2021/No. "Ini salah satu upaya lanjutan yang dapat membesarkan UMKM ke tingkat selanjutnya," kata Nasim,. Hal itu terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 yang sekaligus mencabut aturan pendahulunya yakni Permendag No. tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang… -3- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi. Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat PP No. Umpan ; FAQ ; Prasyarat ; Hubungi Kami ;Pada UU No. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NO. Dalihnya, untuk meningkatkan daya saing serta mempermudah izin usaha. 46/2013 tentang Pajak Final UMKM, pemerintah telah memberikan skema khusus berupa Pajak. Kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sebelumnya tercantum dalam Undang-undang (UU) nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diubah, seperti yang kini tertuang dalam UU Cipta Kerja. UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40,. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214); 10. Per 31 Juli 2021, tercatat terdapat lebih dari 3,59 juta UMKM telah memanfaatkan program ini dengan nilai sebesar Rp285,17 triliun. ,UU Cipta Kerja,UMKM,Gaji,Ekonomi Indonesia,Jakarta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus menyosialisasikan berbagai manfaat dari Undang-Undang (UU) No. Pengertian UMKM, Ciri, Syarat, Tujuan, Kriteria & Klasifikasi adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. PP No. Laoly pada tanggal 25 September 2020 di. Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU. CO. 20 tahun 2008 tentang UMKM, terdapat kriteria tentang jenis usaha baik itu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (BeritaPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM, (2) Pengetahuan Wajib Pajak Pelaku UMKM mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (3) Pengetahuan Wajib Pajak pelaku UMKM tentang sistem perpajakan di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012. dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah Provinsi atau. Menurut Supadmi & Suputra (2016) Peraturan pemerintah ini mengalami pro dan kontra, sehingga dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. JAKARTA, DDTCNews – Melalui PP 55/2022, pemerintah mengubah ketentuan penghitungan pajak penghasilan (PPh) final UMKM terutang yang selama ini diatur dalam PP 23/2018. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6619); 8. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP. Dari segi regulasi, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah diundangkan pada 2 Februari 2021. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan. 2. Judul. com,JAKARTA — Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan adanya kemitraan antara usaha skala besar dengan usaha kecil dan mikro (UKM). Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 September 2020 di Jakarta. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH. 1. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 08 /PER/M. Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 mengenai Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, menyatakan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada 16 Februari 2021 lalu. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/M. Tentunya UMKM harus memahami aspek legalitas sebagaimana diatur dalam UU Ciptaker dan aturan turunannya. Berdasarkan catatan pemerintah, tuturnya, jumlah debitor UMKM yang masuk kategori non-performing loan (NPL) atau macet mencapai 246. “Ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 35 dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil,” tulis Pasal 36 (1) PP36/2021. terkait UMKM yang diubah dalam RUU Cipta Kerja ini. 899 -3 - 2019 (COVI D -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi. Jakarta -. Tutup. Selain itu, di dalam UU Cipta Kerja juga diperjelas. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atauDiperoleh Wajib Pajak yang Mem iliki Peredaran Bruto Tertentu; dan i. Kode Etik. 5404, LL SETNEG : 32 HLM. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UU No. Pemanduan menggunakan teknologi dengan smartphone atau laptop. 3. Hal ini tampak dari berbagai kebijakan, baik dari sisi program bantuan, aturan pendukung, maupun lembaga yang menangani UMKM. Dia berujar, kriteria penghapusbukuan kredit macet sektor UMKM akan dibahas dalam satu hingga dua pekan ke depan. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Usaha Mikro. Peraturan;. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan. File Peraturan : Peraturan_Daerah_7_2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK. 20 20 , No. [1] Pasal 87 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 6 ayat (1) UU 20/2008. Pemerintah, dalam usahanya untuk mendorong usaha kecil berkembang, menerbitkan kebijakan untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan Final menjadi 0,5% bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh. Ke-49 aturan turunan itu terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan. Pengaturan tersebut merupakan jaminan kemudahan berusaha dan fasilitasi UMKM, sekaligus bentuk affirmative actions yang. Peraturan Pemerintah No. Dengan demikian Wajib Pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. 4. PEMERINTAH memperluas pemberian fasilitas pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen untuk wajib pajak tertentu yang memiliki peredaran bruto (omzet) maksimal Rp 4,8 miliar setahun. 9. Bahasa: Bahasa Indonesia: Lokasi: Sekretariat Negara: Bidang Hukum: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:. ABSTRAK: Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Pembentukan Kementerian dan Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Usaha Menengah Mempunyai modal usaha Rp5 – 10 miliar,. 324 debitor. Selain itu, ada beberapa regulasi lain yang dibuat untuk melindungi UMKM, seperti : Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 yang mengatur tentang kepemilikan surat izin usaha sebagai bukti pengesahan dan legalitas. 12. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh), sebagai regulasi turunan. Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah telah mencanangkan upaya peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan guna meningkatkan. Dari berbagai pola kemitraan yang ada, kerja sama di bidang hulu dapat memberikan efek lebih besar bagi perekonomian, baik peningkatan skala UKM. gambaran mengenai persepsi wajib pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ditinjau dari tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak dan sosialisasi. Permasalahan pada penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Jogorogo Tentang adanya Peraturan Pemerintah No. Henra menambahkan sejumlah upaya pemerintah untuk memperkuat kemudahan berusaha koperasi dan UMKM, sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja. , Ak. Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah menerapkan peraturan baru mengenai pajak yang dikenakan atas UMKM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku mulai 1 Juli 2018. 3. 833 -63- Pasal 101 (1) Khusus usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi pelayanannya wajib mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang mengatur pelaksanaan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Peraturan Pemerintah (PP) No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan peraturan pemerintah No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Tarif PPh Final UMKM resmi turun dari 1% menjadi 0,5%. 33 Tahun 2014 (UU JPH). Melalui PP itu, sektor UMKM juga diberikan jaminan untuk mendapatkan. -19 terhadap kesejahteraan para pekerja. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada tanggal 8 Juni 2018 (mulai berlaku 1 Juli 2018). “Tumbuh dan berkembangnya UMKM sangat dipermudah dengan legalitas usaha, perizinan. PERTIMBANGAN. 17, TLN No. Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 9. Mencabut : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan KecilSelaras dengan hal tersebut, pada tanggal 2 Februari 2021 pemerintah juga telah menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimaksud. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. Sejalan dengan itu, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. Pemerintah mengatur aktivitas UMKM dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Menangah (UMKM). , M. Dalam PP UMKM tersebut, telah diatur mulai dari kriteria, aspek perizinan, serta. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang. E. Aturan dasar mengenai upah dari pemerintah memang sudah ada, namun kadang belum sempat disosialisasikan dengan baik. Nomor. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menekan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sekaligus mencabut aturan sebelumnya, yakni PP Nomor 78 Tahun 2015. KUKM/X/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah. 50. Menariknya, baru-baru ini pemerintah per-tahun 2022 mengumumkan ketentuan terbaru mengenai besar pajak UMKM yang harus dibayarkan oleh semua UMKM. Tujuan pemberdayaannya dalam UU 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini adalah untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja. Sebelumnya, fasilitas tersebut hanya dinikmati oleh wajib pajak orang pribadi serta wajib. Ketegori. ID - JAKARTA. KUKM/IX/2015 TENTANG. Alokasi 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi Koperasi dan UKM; 3. Menimbang : a. com – Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan,. Date issued: 15 September 2021. Dasar Hukum Kriteria UMKM Terbaru. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang. Kendala-kendala yang dihadapi hampir seluruhnya di address oleh Pemerintah,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Webinar CNN Indonesia: Menggerakkan UMKM di Tengah Gejolak Ekonomi dari. 5 Tahun 1999. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam aturan tersebut, kemudahan. Pemerintah mengesahkan PP 7/2021 mulai berlaku per tanggal 3 Februari 2021. Kriteria UMKM terbaru diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM). 7/2021 ”), serta Peraturan Pemerintah No. Pada tahun 2020, pemerintah telah mengeluarkan program dalam mengembangkan UMKM di Indonesia yang tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2020. b. 1. “Dengan memberikan. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah,Kriteria UMKM di Indonesia diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. Redaksi. Peraturan Perundang-undangan. Terdapat 10 bentuk atau pola kemitraan menurut Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (PP 7/2021), diantaranya adalah: Inti-plasma. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dua di antaranya yang paling pokok adalah UU No 20/2008 tentang UMKM dan UU No 25/1992 tentang Perkoperasian. Buku pedoman ini merupakan tafsir secara sederhana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. com, Jakarta Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengintegrasikan persyaratan pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) ke dalam Online Single Submission. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang No. Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018—sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.