kewenangan satpol pp. Tim Operasi gabungan yang terdiri dari tim Satpol PP Jabar, tim Satpol PP Kabupaten Garut, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jawa Barat serta. kewenangan satpol pp

830 | Lasahido, Adibah Amintasria, et. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memasuki gerbang makam mbah Priuk yang dijaga warga, di daerah Koja, Jakarta Utara, Rabu (14/4). Berdasarkan peraturan-peraturan ini dapat disimpulkan bahwa Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan. Munisah, Siti (2022). Kewenangan Satpol PP dalam melakukan penyitaan juga tertuang dalam Perda masing-masing daerah. Berdasar PP 112/2004 sebagaimana tulisan di atas maka proses diawali sudah menjadi PNS kemudian atas kewenangan kepala daerah, seseorang PNS yang memenuhi syarat ditugasi sebagai satpol PP . Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Menegakan Perda dan Perkada. Baca juga: Ini Penjelasan Polisi Soal Satpol PP Bisa Menjadi Penyidik untuk Kasus Pelanggaran Perda Covid-19 Dinilai tidak tepat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menilai isi draf revisi Perda. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang,. Satpol PP mempunyai tugas: a. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 16. menyusun program dan kegiatan. Info Aplikasikewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Daiam hal Kepala Satpol PP adalah PPNS, maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh Kepala Satpol PP; 4. 88 Jurnal Studi Kepolisian | Edisi 073 | Juni-September 2010 Posisi Satpol PP dalam Konteks Reformasi Sektor Keamanan dan Otonomi Daerah di Indonesia Benturan Tugas Satpol PP dengan Tugas Polri Jika kita melihat mengapa tumpang tindih tersebut terjadi, hal ini dikarenakan adanya benturan mengenai ’siapa’ yang mempunyai kewenangan dalam. 7. 2011. Dari tugas dan fungsi ini pula, Satpol PP dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 ini memiliki kewenangan, antara lain: -Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Kalteng – Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Riza menyebut Satpol PP hanya menegakkan aturan Perda. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 260. 18. PENDAHULUAN luar rumah dalam rangka mencegah Berdasarkan peraturan pemerintah No. Perbedaan Kewenangan Satpol PP dan Polisi. com & fchofa@yahoo. Fungsi. 19. Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 2017 Rachmad Suprayetno, S. Tindakan penertiban non-yustisial itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pandeglang -. 1/857/57/sj tanggal 18 Maret 2011 tentang Pembentukan Sekretariat PPNS di Satpol PP. Untuk Satpol PP honorer gajinya disamakan dengan UMK atau UMR masing-masing daerah. Dalam persidangan, hakim akan menentukan besaran denda yang harus dibayar PKL. Papan Tulisan Satpol PP bordir. Secara umum penggunaan kewenangan Satpol PP sebagai petugas penegak. Tugas dan fungsi Satpol PP. Menurut Jaman, kewenangan Satpol PP hanya sebatas menutup warung makan dan restoran yang buka siang hari saat Ramadan. Korban kekerasan Satpol PP sebagian besar berasal dari warga miskin. Ruang lingkup penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terdiri dari pembinaan dan operasi penertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi kewenangan Satpol PP meliputi: a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang. (SATPOL PP) yang memiliki kewenangan untuk menciptakan kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman dengan tugas untuk menegakan Perda dan Perkada, Menyelenggarakanketertiban umum,damSatpol PP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur. Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5096 memuat pembaharuan paradigma untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP. Satuan Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Menjawab pertanyaan Anda, penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dalam proses penyelidikan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf d PP 6/2010 yang menerangkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang untuk melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat,. tertib angkutan jalanSatuan Polisi Pamong Praja pada pasal 4 disebutkan Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman. Kamis, 15 April 2010 14:36 WIB. Kata kunci: Satpol PP. Satpol PP mempunyai tugas: 1) Menegakkan Perda dan Perkada Yang dimaksud menegakan Perda dan Perkada adalah melakukan tindakan yang dilakukan oleh SatPol PP terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada dalamanggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. 500. Apabila Polri bergerak di bawah kewenangan presiden dan wakil presiden, maka Satpol PP bergerak di bawah kewenangan gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah. Satpol PP Madya: Rp1. digital maupun konvensional, seperti . Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai kewenangan sebagai berikut: Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data dan mengkaji batas kewenangan penegakan hukum antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Dalam Pasal 28A ayat (2) disebutkan ada 14 kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. 12. Lebih khusus lagi, Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (PP 16/2018). Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang. Nur Zamani PUBLIKa. Secara sosiologis Satpol PP dilihat sebagai lembaga perangkat daerah yang diharapkan mampu memberikan ketentraman dan perlindungan kepada masyarakat. Bahkan pada pasal 3 aturan ini. Rp50. Diberikannya kewenangan pada Satpol PP untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tidak saja berpijak dari UU No. Pamong Praja. Rp82. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup. Sejarah Satpol PP di Provinsi Sumatera Barat. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. 16 Tahun 2018. uu dan pp kewenagan satpol pp 1. PP ini mencabut Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2018. "Itu kemarin kita sudah menginventarisir persolan dengan alat peraga sosialisasi yang tidak sesuai. Berikut isinya: a. (satpol-pp) dalam penegakan peraturan daerah di kabupaten Tojo Una-Una” TEORI DAN KONSEP 1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. go. "Bukan penyidik seperti polisi yang semua. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga amanat dari Pasal 13 huruf c dan Pasal 14 huruf c Undang-undang No. Pelaksanaan Kewenangan Satpol PP Dalam Menegakkan Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dalam Perspektif Wilayatul Hisbah (Studi Pada Satpol PP Kabupaten Rembang). Dengan berlakunya PP ini maka dinyatakan tidak berlaku PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b. "Polisi Pamong Praja itu, sesuai amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perkapolri bisa menjadi PPNS," kata Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Baca juga: Perda Covid-19 di Jakarta Akan Direvisi, Wagub: Untuk Dimasukkan Pasal Hukuman Pidana. "Saya sudah menyampaikan kepada seluruh Kepala Satpol PP pada rakor (rapat koordinasi) minggu lalu agar mengedepankan cara-cara persuasif, sosialisasi, preventif," kata Tito dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin. Ketiga, Pemprov DKI Jakarta agar melakukan persuasi kepada masyarakat dengan menjamin keterbukaan informasi dan penyebaran informasi yang merata terkait penanganan Covid-19 dan akses terhadap jaminan sosial. Kementerian dalam negri dalam melakukan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional satpol pp dapat berkoordinasi dengan : a. 000. (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 2. Kewenangan Satpol PP dalam menegakan Perda diatur di berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-undang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, serta dalam Peraturan Daerah. Ganjalan lain dari sisi yuridis, walau sama-sama bernama Satpol PP dan mempunyai seragam yang sama, tidak ada kewenangan dari Satpol PP Provinsi untuk melakukan intervensi ke Satpol PP Kabupaten atau Kota. Oleh sebab itu perlu adanya solusi yang efektif guna mengatasi permasalahan tersebut. 2,Oktober,hal 282. 7. COM, PELALAWAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pelalawan mengamankan 10 orang muda-mudi yang tinggal. Daiam hal Kepala Satpol PP adalah PPNS, maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh Kepala Satpol PP; 4. Pasal 6 ayat (1), mengatur bahwa Petunjuk teknis SOP Satpol PP provinsi ditetapkan oleh gubernur. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 2. Selain itu, ada kewenangan yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di dalam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kamis, (03/08/2023), di Mako Satpol PP Kota Batam menjadi tempat dilaksanakannya training lanjutan Aplikasi eMonev G3 bagi PPTK dan Admin OPD Satuan Polisi Pamong Praja. Berita tersebut yaitu: “Sejumlah tempat kosan di Kota Depok dirazia petugas Satpol PP. Lalu, Satpol PP juga berwenang untuk menindak, melakukan tindakan penyelidikan, dan melakukan tindakan administratif terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum. Mereka juga mendapatkan gaji ke 13, lho. 2. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang : a. Hal itu, mengingat keberadaan PKL itu, telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan k etentraman. Liputan6. Pemerintahan Daerah dengan tegas menyatakan bahwa kewenangan yang dimiliki Satpol PP adalah sebagai penegak peraturan daerah, menciptakan ketertiban umum dan. . 000. Daerah mempunyai kewenangan membuat. STRUKTUR SATPOL PP. EFEKTIVITAS KEWENANGAN SATPOL PP DALAM PENERTIBAN CAFÉ DI KOTA BUKITTINGGI SELAMA MASA COVID-19. Data diperbaharui pada 22/9/2023. Alimuddin mengaku menyayangkan insiden tersebut. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA KEWENANGAN Pasal 2 (1) Satpol PP dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Satpol PP di mata publik, sebagaimana banyak media informasi/berita juga seringkali meliputnya. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana. Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Bukan malah memberi wewenang lebih yang berpotensi menambah arogansi,” kata Sahroni dalam. Menegakkan Perda dan Perkada, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat. Network. Maka penertibannya mengacu pada perda reklame," ujar dia. Sanksi Satpol PP yang Lakukan Kekerasan. PP ini mengatur antara lain mengenai ketentuan-ketentuan terkait analisis dampak Lalu Lintas, pengujian dan rancang bangun Kendaraan Bermotor, penyelenggaraan Terminal, Perizinan Berusaha bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta subsidi penyelenggaraan angkutan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Gubernur Khofifah saat menjadi inspektur di upacara Gelar Pasukan dalam rangka peringatan HUT ke-73 Satpol PP, HUT ke-61 Satlinmas dan HUT ke-104 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023 di Alun-Alun Kabupaten Tuban, Rabu (8/3/2023). Satpol PP Muda: Rp960. Penelitian ini merupakan kajian yuridis normatif dengan penelitian kepustakaan, baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, hasil. PP No. Sebelumnya, Satpol PP Banyuwangi telah menertibkan sejumlah baliho di wilayah Banyuwangi Selatan yang dinggap. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang ketenteramanm, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang menjadi. 6 Tahun 2010 yang merupakan. pam giat masy. (2) Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Satpol PP mempunyai tugas: 8 a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan. 7. 1. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP menyelenggarakan fungsi:. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 3. hukum harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar penegakan hukum, yaitu keabsahan (legality), keperluan (necessity), keseimbangan. Penyebabnya jelas, karena lingkup keamanan yang menjadi. Tanda Kewenangan. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan. Era juga menyoroti kewenangan Satpol PP Kulonprogo dalam insiden tersebut. Rp37. Dalam Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dengan mengacu pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi. Suka Suka(2) Pembentukan organisasi Satpol PP ditetapkan dengan Perd berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini. Bupati Blora disebutkan tidak sepenuhnyaMendagri menuturkan, peran Satpol PP dalam penanganan di hulu, yakni mencegah terjadinya kerumunan, maupun mengurangi mobilitas masyarakat yang berpotensi terhadap penularan Covid-19. Anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan. 3 5. Kabupaten/Kota dibentuk Satpol PP”. (6) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 16 tahun 2018 tentang satuan Satpol PP pasal 5 yang memuat tugas Satpol PP adalah menegakkan perda dan perkada, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketetraman perlindungan masyarakat. Pasal itu berbunyi bahwa polisi, pejabat PNS di lingkungan Pemprov, dan Satpol PP diberi kewenangan khusus sebagai penyidik. 2) Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (peraturan daerah); 3) Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satpol PP; 4) Dalam hal pimpinan Satpol PP adalah penyidik (PPNS), makaSatpol PP, Pedagang kaki Lima. 3. Lambang Pol PP 2. Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 4 disebutkan Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Atribut dan kelengkapan seragam satpol PP. Dengan pelibatan peran Satpol PP dalam tahapan Pemilihan Umum setidaknya dapat mewujudkan unsur daerah yang aman, tertib dan tenteram sebagaimana tugas dan kewenangan Satpol PP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan. obstacles faced by Satpol PP in controlling PKL activities, from an internal perspective, the lack of Satpol PP personnel and inventory, from an external perspective, is the lack of broad understanding of the Belopa District PKL which makes it difficult for Satpol PP to provide an explanation of the applicableKewenangan Satpol PP dalam melakukan penyitaan juga tertuang dalam Perda masing-masing daerah. (proporsionality) dan pertanggungjawaban (accountability). Rp295. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang. SATPOL PP KOTA MALANG I. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 1. Dalam Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan wewenang Satpol PP yakni: 1. (2) Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Latar Belakang 1. “Bukan penyidik seperti polisi yang semua bisa. Mengingat:1. mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP dan Sub. Sesuai Undang-Undang Nomor. azas kewajiban 2. Sementara tindakan pengabaian oleh Satpol PP ini faktanya tidak sesuai dengan peraturan tersebut. satpolpp - download as a pdf or view online for free. (2) Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala. b. alasan dan latar belakang Satpol PP melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan meluasnya kewenangan dari Satpol PP tersebut maka. TRIBUNPEKANBARU. doc. Proposal Skripsi. 2. Operasi yustisi adalah rangkaian tindakan hukum oleh pemeritah daerah guna memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat, sekaligus penindakan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana. PADA ERA OTONOMI DAERAH. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Satpol PP a. Kusuma Bangsa, melambangkan Polisi Pamong Praja agar memberikan keteladanan terhadap anggota masyarakat dalam hal menegakkan disiplin nasional. d. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menilai isi draf revisi Perda. Gaji ini cukup besar untuk. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kewenangan satpol pp dalam penegakan peraturan daerah nomor 27 tahun 1997 tentang ketertiban umum diKelurahan Sungai Pakning kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis menurut masyarakat pemilik tenak adalah cukup terlaksana . Menurut dia, kepolisian terlebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti sebelum menentukkan apakah pelanggar bisa dijerat Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018. SerambiNews. Berikut isinya: menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; Jangan dikira Satpol PP kecil. Sistem Informasi Geografis / Geospasial (SIG) Satpol PP Kabupaten Magelang. 19. 16. Tameng / Perisai, melambangkan Polisi Pamong Praja berfungsi sebagai pengayom masyarakat dengan melaksanakan fungsi menciptakan Ketertiban Umum di Kewilayahan. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan. Menegakkan Perda dan Perkada; b. permendagri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakatSatuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. 33. Wakil Ketua Fraksi PSI mempertanyakan maksud Anies Baswedan memasukkan pasal tentang kewenangan penyidikan bagi Satpol PP tersebut. M.